Mabar, Kehilangan Milyaran Rupiah

Setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2009, Kabupaten Manggarai Barat kehilangan PAD yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Ini akibat tidak adanya PERDA tentang kepariwisataan sejak lahirnya UU No. 10 tahun 2009. (Pos Kupang, Edisi 12/2/2012)

IRONIS memang, tapi inilah realitasnya. Gema Komodo menjadi salah satu tujuh keajaiban dunia, justru di anggap angin lalu oleh Pemda Manggarai Barat, khususya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tidak adanya regulasi tentang kepariwisataan yang jelas berakibat pada hilangnya milyaran rupiah PAD di daerah ini. Ada ribuan wisatawan manca negara yang datang ke Manggarai Barat setiap tahunnya, akan tetapi kedatangan mereka tidak membawa dampak apa-apa terhadap daerah. Dalam hemat saya ini adalah kesalahan sistemik yang di lakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat, dan ini erat kaitannya dengan kapasitas dan kredibilitas pemimpinya.

Saya justru menyoroti masalah ini pada lemahnya kepemimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manggarai Barat tiga tahun terakhir sejak tahun 2009, yaitu pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, tentang Kepariwisataan. Dalam persepektif saya, lemahnya kepemimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai korelasinya yang kuat dengan praktek politik “balas dendam dan balas jasa”. Ini lah akibat dari kebijakan yang menempatkan pemimpin bukan karena profesionalisme dalam bidangnya, tapi karena lebih dari pada kedekatan emosional antara atasan dan bawahan. Sehingga tidak heran begitu ia menjabat tidak akan mampu berbuat apa-apa, karena memang background dan disiplin ilmunya tidak match.

Semestinya, the right man on the right place. Menempatkan orang sesuai dengan kapasitas dan disiplin ilmunya, ini justru akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik. Lebih jauh dari itu, kepemimpin yang diharapkan tidak hanya sebatas pada kapasitas dan disiplin ilmu, tapi ia juga memiliki visi yang kuat, mampu melakukan inovasi ide, dan ia dapat berpikir jauh kedepan melebihi usia biolgisnya, atau ia mampu berpikir di luar kelaziman cara orang-orang berpikir (think outside the box). Selama praktek politik “balas dendam dan balas jasa” masih bercokol didaerah ini, maka selama itu pula daerah ini di rundung duka kemiskinan dan pembangunan jalan di tempat. Harus ada tekat yang kuat dari pimpinan tertinggi di daerah ini untuk melakukan reformai birokrasi. Dan harus upaya untuk menempatkan orang di setiap SKPD pada the right man on the right place.    

Top of Form